Inilah alasan Tom Lembong dihukum

Baru-baru ini, publik Indonesia dikejutkan oleh putusan hakim pengadilan bahwa Tom Lembong dihukum 4,5 tahun penjara perkara impor gula. Tom Lembong merupakan mantan Mendag era Jokowi. Publik mempertanyakan kejanggalan putusan hakim, karena Tom Lembong tidak merugikan negara. Hanya saja menguntungkan pemgusaha. Alasan hakim, karena TL menganut paham ekonomi kapitalis. Aneh memang. Salah satu pakar hukum dari Universitas Andalas mengatakan, kasus TL sarat dengan motif politis. Tujuannya untuk membumbang oposisi. pemulis: Khalif

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Materi Projek siswa Fase F

Gambar
Sejak 2 tahun lalu, metode pendidikan Indonesia sudah mengalami sedikit perubahan. Salah satunya yaitu munculnya P5. Apa itu P5? 5 singkatan dari Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Fase F diperuntukkan untuk kelas 12, memiliki beberapa tema utama. Beberapa tema yang sering diangkat adalah "Gaya Hidup Berkelanjutan", "Kearifan Lokal", "Bhinneka Tunggal Ika", "Bangunlah Jiwa dan Raganya", "Suara Demokrasi", dan "Rekayasa dan Teknologi". Selain itu, ada juga tema "Kebekerjaan" yang bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Ada 7 tema yang bisa diajarkan. Berikut Tema-Tema P5 pada Fase F: 1. Gaya Hidup Berkelanjutan: Fokus pada kesadaran lingkungan dan praktik hidup ramah lingkungan. 2. Kearifan Lokal: Mempelajari dan melestarikan budaya dan nilai-nilai tradisional daerah. 3. Bhinneka Tunggal Ika: Membangun pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan ...
Baca selengkapnya

PPPK Akan Segera di-PNS-kan? Simak penjelasannya

Gambar
Baru-baru ini Senin 14 Juli 2025, IPN dan DPR RI dalam rapat dengar pendapat sudah membahas perihal peralihan PPPK menjadi PNS. Hal ini menjadi perbincangan hangat di dunia maya, mengingat terdapat perpedaan yang signifikan antara PNS dan PPPK. Pns memiliki hak pensiun, sementara PPPK tidak ada. Resiko PPPK juga besar jika situasi politik dan ekonomi negara tidak stabil, bisa saja terjadi pemutusan kontrak sepihak. Ketua umum IPN (Ikatan Pendidik Nusantara) dalam RJP dengan DPR RI menegaskan, peralihan status PPPK menjadi PNS adalah harapan besar bagi banyak guru dan tenaga kependidikan (tendik) di seluruh Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia pendidikan, tetapi masih terkendala status kepegawaian. "PPPK sewaktu-waktu bisa diberhentikan karena sistem kontrak. Berbeda dengan PNS yang bukan sistem kontrak," ucapnya Karena itulah ketua IPN mengusulkan agar PPPK ini dialihkan menjadi PNS. Namun, kita belum tahu apakan pihal eksekutif menyetujuinya.
Baca selengkapnya